MANAJEMEN KRISIS PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM MENANGANI KASUS KERACUNAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KECAMATAN WEDI

ARSYANISA BILQIS ISTIFIRA, . (2026) MANAJEMEN KRISIS PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM MENANGANI KASUS KERACUNAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KECAMATAN WEDI. Skripsi thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

	Text 154220044_Cover - ARSYANISA BILQIS ISTIFIRA.pdf Download (86kB)
	Text 154220044_Abstrak - ARSYANISA BILQIS ISTIFIRA.pdf Download (15kB)
	Text 154220044_Halaman Pengesahan - ARSYANISA BILQIS ISTIFIRA.pdf Download (89kB)
	Text 154220044_Daftar Isi - ARSYANISA BILQIS ISTIFIRA.pdf Download (24kB)
	Text 154220044_Daftar Pustaka - ARSYANISA BILQIS ISTIFIRA.pdf Download (167kB)
	Text 154220044_Fulltext - ARSYANISA BILQIS ISTIFIRA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen krisis Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menangani kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Kasus keracunan terjadi pada tanggal 8 Oktober 2025 dan menimpa sekitar 49 siswa akibat kontaminasi bakteri Bacillus cereus pada nasi dan Escherichia coli pada sayur sop yang bersumber dari dapur SPPG yang berada di Sembung, di tengah keterbatasan pengawasan keamanan pangan dan komunikasi krisis pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, SPPG Sembung, Puskesmas Wedi, serta masyarakat umum, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka siklus manajemen krisis Seeger yang mencakup empat tahap, yaitu prevention, preparation, response, dan learning, serta diperdalam menggunakan enam prinsip komunikasi krisis model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap response dan learning berjalan relatif baik, ditandai dengan respons fisik yang cepat dan koordinasi antarinstansi yang memadai. Sebaliknya, tahap prevention dan preparation masih menghadapi kelemahan struktural, meliputi ketidakstabilan regulasi, keterbatasan sistem deteksi dini, ketiadaan protokol komunikasi krisis tertulis, serta ketimpangan kewenangan antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa celah manajemen krisis yang paling mendasar bersumber dari ketiadaan kebijakan komunikasi krisis yang bersifat top-down dari BGN kepada SPPG dan pemerintah daerah, sehingga penguatan manajemen krisis program MBG perlu dimulai dari level kebijakan nasional, bukan hanya dari kapasitas pemerintah daerah.

Item Type:	Tugas Akhir (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: manajemen krisis, komunikasi krisis, MBG, keracunan pangan, SPPG, CERC
Subjek:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > (S1) Hubungan Masyarakat
Depositing User:	Indah Lestari
Date Deposited:	09 Oct 2026 03:53
Last Modified:	09 Oct 2026 03:53
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/49659

Actions (login required)

View Item