KELEMAHAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT SEBAGAI REZIM INTERGOVERNMENTALIS TERHADAP PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN

TRIYONO, SONNIE (2013) KELEMAHAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT SEBAGAI REZIM INTERGOVERNMENTALIS TERHADAP PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Preview

Text ABSTRAK.pdf Download (87kB) | Preview

Abstract

Pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam invasinya di Afghanistan pada akhir tahun 2001-2011, merupakan sebuah kejahatan perang yang telah melanggar Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan perang tersebut melanngar dua pasal, pasal 5 ayat 1 tentang kejahatan internasional dan pasal 8 tentang kejahatan perang. Amerika Serikat yang semula gencar melakukan dukungan dan menentang tentang HAM dan nilai-nilai hukum perang, tetapi pasca serangan 11 September 2001, Amerika Serikat malah melakukan apa yang telah mereka dukung sebelumnya. Ada dua faktor yang menyebabkan kasus kejahatan Amerika Serikat di Afghanistan tidak diproses oleh ICC yaitu Pertama, ICC masih berada di negara-negara dominan pro dengan Amerika Serikat, baik dari hubungan bilateral, ketergantungan ekonomi, dan dukungan atas invasi, yang membuktikan bahwa rezim intergovernmentalis ICC tidak berjalan dengan efektif dan tepat dalam menuntut pelaku kejahatan. Faktor Kedua, faktor dimana struktur organisasi mengenai pemilihan hakim dan penerimaan kasus kejahatan internasional masih berada dalam kepentingan negara anggota dan Dewan Keamanan PBB, walaupun masih tetap menerapkan apa yang sudah ditetapkan dalam yuridiksi Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional. ICC sebagai lembaga yang mengemban tugas dari masyarakat internasional untuk mampu menuntut dan mengadili setiap pelaku kejahatan internasional, tetapi lembaga ini tidak mampu mengadili kasus yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat lebih dari 10 tahun. Ini membuktikan bahwa kasus kejahatan internasional Amerika Serikat, tidak dapat diangkat selama petinggi mahkamah masih didominasi oleh negara tertentu, bukan guna mencapai kepentingan organisasi seperti yang diterapkan rezim intergovernmentalis dalam integrasi internasional, baik dalam organisasi internasional maupun lembaga internasional yang lembaga dan organisasi ini berjalan sesuai tujuan dan kepentingan organisasi, dengan mengoptimalkan kepentingan masingmasing negara anggota.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	J Political Science > JX International law
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Eny Suparny
Date Deposited:	30 Nov 2016 03:14
Last Modified:	30 Nov 2016 03:14
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/9629

Actions (login required)

View Item