Arlinda, Arlinda (2016) EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 71 TAHUN 2010 (Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Tahun Anggaran 2014). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
|
Text
COVER.pdf Download (131kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (141kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyajian aset pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Timur dengan PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan atas hasil pemeriksaan BPK yaitu masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menerapkan sepenuhnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Pemerintah daerah juga yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang digunakan bertujuan untuk mengetahui gambaran data hasil penelitian. Pelaporan LKPD dianalisis kesesuaian penyusunan laporannya berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. (Kas Menuju Akrual). Pengakuan aset tetap menunjukkan bahwa masih cukup banyaknya aset pemerintahan Kabupaten Lombok Timur yang belum lengkap. Ditemukan aset tanah yang belum memiliki sertifikat dan terdapat sertifikat ganda. Aset kendaraan dinas yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya disebabkan tidak tertibnya Pengurus Barang dalam melakukan pencatatan aset ketika terjadi mutasi aset antar SKPD dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap penelusuran aset. Pada aset tetap gedung dan bangunan masih terdapat yang belum dilengkapi dengan lokasi dan peruntukkannya. Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan bahwa terdapat aset yang belum teridentifikasi lokasinya. Aset tetap lainnya terdapat aset yang belum teridentifikasi jenis dan lokasinya. Hasil pelaporan aset tetap pada laporan keuangan Kabupaten Lombok Timur diperoleh tidak adanya rincian biaya penyusutan setiap aset tetap. Hal ini menunjukkan tidak adanya pencatatan biaya penyusutan. Kata kunci : Aset Daerah, PP No. 71 Tahun 2010
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
Depositing User: | Basir Umaryadi |
Date Deposited: | 29 Nov 2016 01:31 |
Last Modified: | 29 Nov 2016 01:31 |
URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/9492 |
Actions (login required)
View Item |