DWI ANDRIYANTI, YULIA (2012) Strategi Naz India dalam Mendorong Pencabutan Undang-Undang Anti Sodomi di India. Other thesis, UPN ''VETERAN'' YOGYAKARTA.
|
Text
Daftar Isi dan Abstrak.pdf Download (77kB) | Preview |
Abstract
India merupakan salah satu negara yang berada dibawah koloni Inggris sejak tahun 1860 dimana Inggris memberlakukan Pasal 377 Unnatural Offences untuk mengkriminalkan praktik homoseksualitas dan sodomi. Pasal yang juga merupakan bagian dari Macaulay code ini juga berfungsi untuk meletakkan aturan yang beradab bagi British India karena Macaulay menganggap bahwa India sebagai oriental vices. Namun, pasal ini masih bertahan bahkan ketika India merdeka. Keberadaan pasal 377 tidak dapat terlepas dari bagaimana diskursus seksualitas non-normatif berkembang sehingga konteks historis dan sosiologis India dari waktu ke waktu menjadi signifikan untuk memahami bagaimana pasal ini kemudian menjadi alat untuk mengkriminalkan praktik seks sejenis dan juga LGBTIQ (Lesbian Gay Biseksual Transgender/Transeksual Interseks dan Queer). Berkembangnya HIV/AIDS di India pada 1990an mendorong perdebatan mengenai pasal ini sehingga muncul dipermukaan yang berkonsekuensi pada munculnya aksi kolektif untuk mencabut pasal tersebut. Berbagai organisasi gerakan sosial pun tumbuh dan berkembang sejalan dengan wabah HIV/AIDS yang menjadi ancaman bagi India. Insiden Lucknow 4 menjadi gerbang awal bagi Naz India sebagai organisasi non-pemerintah untuk melakukan advokasi legal melalui pemanfaatan struktur kesempatan politik India paska liberalisasi ekonomi. Petisi legal Naz India untuk mencabut pasal 377 Undang-Undang Anti Sodomi berefek pada mobilisasi dukungan yang masif, baik dari dalam negeri maupun internasional. Strategi pembingkaian isu yang dibangun menunjukkan bagaimana isu kesehatan seksual MSM (Men Sex Men) menjadi elemen yang signifikan dalam mengartikulasikan bahwa pasal 377 bertentangan dengan moral konstitusi. Disamping itu intervensi legal yang juga dilakukan oleh Voice Against 377 menjadi representasi masyarakat sipil yang menepis argumentasi yang disampaikan pemerintah bahwa pasal 377 penting dipertahankan untuk menjaga moralitas publik. Di level internasional, jaringan advokasi transnasional yang terbangun dengan IGLHRC (International Gay and Lesbian Human Right Commission) dan HRW (Human Right Watch) berkontribusi terhadap pembentukan agenda mengenai isu LGBT dan hak asasi manusia; prasyarat yang harus dimiliki oleh India sebagai negara yang demokratis dan modern. Kata kunci : Pasal 377, pembingkaian isu, jaringan advokasi transnasional, struktur kesempatan politik, organisasi gerakan sosial
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JX International law |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Erny Azyanti |
| Date Deposited: | 24 Nov 2016 07:02 |
| Last Modified: | 24 Nov 2016 07:02 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/9355 |
Actions (login required)
 |
View Item |