JAMILUL MUGHRON, FAIQ (2016) LATAR BELAKANG KERJASAMA RI-AS DALAM IMPLEMENTASI FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) TAHUN 2014. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
Preview |
Text
1. COVER DEPAN.pdf Download (121kB) | Preview |
Preview |
Text
3. Pengesahan.pdf Download (295kB) | Preview |
Preview |
Text
12. DAFTAR ISI.pdf Download (91kB) | Preview |
Preview |
Text
Abstrak - Abstract.pdf Download (212kB) | Preview |
Abstract
Indonesia menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dalam implementasi FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act). FATCA merupakan peraturan unilateral
yang diciptakan oleh pemerintah AS, namun menjadi isu internasional karena dalam
penerapannya akan berdampak terhadap berbagai institusi keuangan di dunia dimana
terdapat warga negara AS memiliki investasi. Peratuan tersebut dibuat pada 18 Maret
2010 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2014, sebagai langkah dalam upaya merespon
kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh warga negara AS. FATCA
mewajibkan institusi keuangan asing untuk melaporkan data-data dan transaksi
keuangan nasabah asal AS kepada Internal Revenue Service (otoritas pajak AS). Jika
menolak melakukan pelaporan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa withholding
tax 30% dari pendapatan yang bersumber dari AS. Indonesia merespon aturan
tersebut dengan menjalin kerjasama berupa Intergovernmental Agreement dengan
AS. Langkah tersebut diambil Indonesia setelah mempertimbangkan internal setting
berupa: pentingnya menjaga komitmen kemitraan komprehensif dengan AS;
menghindarkan sanksi withholding tax 30% yang mengancam sustainabilitas
lembaga-lembaga keuangan Indonesia; dan peluang untuk melacak warga negara
Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak. Serta external setting berupa:
dukungan negara-negara dalam forum G-20 dan OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development) terhadap FATCA, dan menggunakannya sebagai
momentum untuk membangun transparansi dalam sektor perpajakan. Selain itu,
negara-negara G-20 dan OECD juga menjadikan FATCA sebagai dasar dalam
membuat aturan berskala global untuk bertukar informasi terkait pajak untuk dalam
kerangka memerangi kasus penggelapan pajak. Adanya komitmen internasional
tersebut, memaksa Indonesia mengambil langkah kooperatif karena tidak ingin
mendapat resiko terisolasi dari lingkungan internasional, khususnya dalam hal
perdagangan dan investasi. Selain itu, pertukaran informasi secara resiprokal juga
dapat digunakan Indonesia untuk membangun kepatuhan pajak warga Indonesia.
Kata Kunci: FATCA, Pajak, Penghindaran Pajak, Internal Revenue Service,
withholding tax, transparansi pajak, G-20, OECD.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjek: | J Political Science > JZ International relations |
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Eny Suparny |
| Date Deposited: | 27 Sep 2016 08:34 |
| Last Modified: | 27 Sep 2016 08:34 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/6819 |
Actions (login required)
 |
View Item |