PUTRI, RIZKY YUNITA (2026) IMPLEMENTASI KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-KAMBOJA DALAM PERLINDUNGAN WNI SEBAGAI KORBAN SCAM COMPOUNDS DI KAMBOJA TAHUN 2023-2024. Skripsi thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
![[thumbnail of 151220046_Cover - 046 - RIZKY YUNITA PUTRI.pdf]](http://eprints.upnyk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
151220046_Cover - 046 - RIZKY YUNITA PUTRI.pdf Download (118kB) |
|
Text
151220046_Abstrak - 046 - RIZKY YUNITA PUTRI.pdf Download (15kB) |
|
Text
151220046_Halaman Pengesahan - 046 - RIZKY YUNITA PUTRI.pdf Download (85kB) |
|
Text
151220046_Daftar Isi - 046 - RIZKY YUNITA PUTRI.pdf Download (47kB) |
|
Text
151220046_Daftar Pustaka - 046 - RIZKY YUNITA PUTRI.pdf Download (169kB) |
|
Text
151220046_Fulltext - 046 - RIZKY YUNITA PUTRI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Fenomena scam compounds di Kamboja berkembang pesat sebagai bentuk
kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan Warga Negara Indonesia
(WNI) di luar negeri. Dalam periode 2023-2024, KBRI Phnom Penh menangani
1.842 kasus pada 2023 dan meningkat menjadi 2.476 kasus pada 2024. Kondisi ini
mendorong Indonesia dan Kamboja membangun kerja sama bilateral yang
diformalisasikan melalui Memorandum of Understanding antara Polri dan
Kementerian Dalam Negeri Kamboja pada 21 Agustus 2023 di Labuan Bajo.
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kerja sama bilateral Indonesia
Kamboja dalam perlindungan WNI korban scam compounds di Kamboja tahun
2023-2024. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, permohonan
informasi publik (PPID) kepada Kementerian Luar Negeri RI serta wawancara
semi-terstruktur dengan diplomat ahli pertama pada Direktorat Pelindungan WNI
Kemlu RI. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Model
Implementasi Kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel komunikasi berjalan melalui empat jalur komplementer, namun
konsistensinya terhambat karena perbedaan kerangka hukum kedua negara.
Variabel sumber daya menunjukkan bahwa KBRI melaksanakan repatriasi secara
mandiri tanpa keterlibatan IOM karena mayoritas WNI tidak memenuhi kriteria
korban TPPO secara formal. Variabel disposisi Indonesia menunjukkan komitmen
yang kuat, sementara Kamboja bersifat asimetri. Hambatan terbesar terletak pada
variabel struktur birokrasi, yakni fragmentasi kelembagaan lintas kementerian yang
membuat koordinasi cenderung reaktif. Penelitian ini menegaskan bahwa
efektivitas perlindungan WNI ditentukan oleh kualitas komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi secara bersamaan.
Kata kunci : kerja sama bilateral; scam compounds; perlindungan WNI;
implementasi kebijakan; George C. Edward III
| Item Type: | Tugas Akhir (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | RIZKY YUNITA PUTRI (Penulis-151220046) ; Ludiro Madu (Pembimbing) |
| Uncontrolled Keywords: | kerja sama bilateral; scam compounds; perlindungan WNI; implementasi kebijakan; George C. Edward III |
| Subjek: | J Political Science > JZ International relations |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > (S1) Ilmu Hubungan Internasional |
| Depositing User: | A.Md Eko Suprapti |
| Date Deposited: | 18 Sep 2026 02:35 |
| Last Modified: | 18 Sep 2026 02:35 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/49365 |
Actions (login required)
 |
View Item |