UPAYA PEMERINTAH KOREA SELATAN MENGATASI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL SIBER "NTH ROOM"

MARIA NATHANIA, . (2026) UPAYA PEMERINTAH KOREA SELATAN MENGATASI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL SIBER "NTH ROOM". Skripsi thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA.

	Text 1_Cover_151210043.pdf Download (78kB)
	Text 2_Abstrak_151210043.pdf Download (232kB)
	Text 3_Halaman Pengesahan_151210043.pdf Download (311kB)
	Text 4_Daftar Isi_151210043.pdf Download (244kB)
	Text 5_Daftar Pustaka_151210043.pdf Download (381kB)
	Text 6_Fulltext_151210043.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kasus Nth Room mengungkap kerentanan struktural Korea Selatan dalam menghadapi eksploitasi seksual terorganisir di platform digital terenkripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi kejahatan seksual digital pasca-skandal Nth Room serta mengevaluasi efektivitas respons tersebut. Menggunakan kerangka konsep tata kelola keamanan siber dan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah dimensi koordinasi institusional, implementasi kebijakan, dan evaluasi efektivitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan menerapkan respons komprehensif melalui pembentukan satuan tugas lintas lembaga, reformasi hukum melalui Nth Room Prevention Act, peningkatan kapasitas forensik digital, serta perluasan layanan perlindungan korban yang terintegrasi. Upaya ini berhasil meningkatkan kecepatan penghapusan konten ilegal dan penegakan hukum secara signifikan. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas jangka panjang kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan kapasitas sumber daya manusia dibandingkan volume kasus, hambatan yurisdiksi dalam kerja sama internasional, serta inkonsistensi pemidanaan terhadap pelaku.

Kata kunci: Nth Room, Kejahatan Seksual Digital, Tata Kelola Keamanan Siber, Korea Selatan, Kebijakan Pemerintah

Item Type:	Tugas Akhir (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Nth Room, Kejahatan Seksual Digital, Tata Kelola Keamanan Siber, Korea Selatan, Kebijakan Pemerintah
Subjek:	J Political Science > JQ Political institutions Asia K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > (S1) Ilmu Hubungan Internasional
Depositing User:	Bayu Pambudi
Date Deposited:	24 Apr 2026 01:18
Last Modified:	24 Apr 2026 01:18
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/47939

Actions (login required)

View Item