PENCABUTAN STATUS OTONOMI KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR OLEH PERDANA MENTERI NARENDRA MODI

WULANDARI, GEVANIA SALMA (2024) PENCABUTAN STATUS OTONOMI KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR OLEH PERDANA MENTERI NARENDRA MODI. Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.

	Text 1. Skripsi Fulltext_151200095_Gevania Salma Wulandari.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 2. Cover_151200095_Gevania Salma Wulandari.pdf Download (314kB)
	Text 3. Abstrak_151200095_Gevania Salma Wulandari.pdf Download (188kB)
	Text 4. Pengesahan_151200095_Gevania Salma Wulandari.pdf Download (469kB)
	Text 5. Daftar Isi_151200095_Gevania Salma Wulandari.pdf Download (198kB)
	Text 6. Daftar Pustaka_151200095_Gevania Salma Wulandari.pdf Download (494kB)

Abstract

vii
ABSTRAK
Jammu dan Kashmir sebagai salah satu negara bagian di India memiliki status
otonomi khusus yang berlaku sejak tahun 1949. Status otonomi khusus wilayah
Jammu dan Kashmir diatur dalam Pasal 370 dan dilengkapi dengan ketentuan
terkait penduduk tetap dan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 35A. Walaupun
telah berlaku dalam waktu yang lama, status otonomi khusus dianggap tidak selalu
berdampak positif bagi wilayah dan penduduk Jammu dan Kashmir. Oleh karena
itu, pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi
memutuskan untuk mencabut status otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir
pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pencabutan
status otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir oleh Perdana Menteri Narendra
Modi dengan menggunakan teori pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan
aktor rasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis data secara kualitatif.
Penelitian ini menemukan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status
otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir karena keputusan tersebut dianggap
sebagai pilihan rasional yang dipertimbangkan berdasarkan tujuan untuk
memperkuat integrasi kebijakan nasional, meningkatkan pembangunan wilayah,
menciptakan stabilitas keamanan, serta memenuhi tuntutan nasionalis Hindu dan
dukungan Pandit Kashmir. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini
menghasilkan kesimpulan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status
otonomi khusus karena ingin menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan
yang lebih baik di Jammu dan Kashmir, serta dipengaruhi oleh pandangan ideologi
nasionalisme Hindu yang mengharapkan India yang terpusat dan bersatu tanpa
ketentuan khusus dan hak istimewa bagi wilayah tertentu.
Kata Kunci: Status Otonomi Khusus, Jammu dan Kashmir, Pasal 370, Pasal 35A,
Narendra Modi.
viii
ABSTRACT
Jammu and Kashmir as one of the states in India has enjoyed a special autonomy
status since 1949. The special autonomy status of Jammu and Kashmir is regulated
in Article 370 and expanded with provisions regarding permanent residents and
special rights regulated in Article 35A. Despite having been implemented for a long
time, the special autonomy status is not always positively impacted the region and
people of Jammu and Kashmir. Therefore, under the leadership of Prime Minister
Narendra Modi, the Government of India decided to revoke the special autonomy
status of Jammu and Kashmir in 2019. This research aims to analyze the revocation
of the special autonomy status of Jammu and Kashmir by Prime Minister Narendra
Modi using decision-making theory based on the rational actor approach. This
research uses a qualitative descriptive method by collecting data through literature
study and qualitative data analysis. This research finds that Prime Minister
Narendra Modi revoked the special autonomy status of Jammu and Kashmir
because it was considered a rational choice based on goals to strengthen national
policy integration, enhance regional development, create security stability, and
fulfill the demands of Hindu nationalists and the support of the Kashmiri Pandits.
Based on these findings, this research concludes that Prime Minister Narendra
Modi revoked the special autonomy status in order to create better social,
economic, and security conditions in Jammu and Kashmir, and influenced by the
ideological perspective of Hindu nationalism about centralized and unified India
without specific provisions and privileges for particular regions.
Keywords: Special Autonomy Status, Jammu and Kashmir, Article 370, Article 35A,
Narendra Modi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Special Autonomy Status, Jammu and Kashmir, Article 370, Article 35A, Narendra Modi.
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Eko Yuli
Date Deposited:	15 Aug 2024 01:32
Last Modified:	15 Aug 2024 01:32
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/40707

Actions (login required)

View Item