DIPLOMASI SAHARA BARAT TERHADAP MAROKO DALAM RANGKA MENGHENTIKAN EKSPLORASI MINYAK PERUSAHAAN ASING (STUDI KASUS KERR-MCGEE)

SIBURIAN, FRANKY LAW OCTAVIANUS (2012) DIPLOMASI SAHARA BARAT TERHADAP MAROKO DALAM RANGKA MENGHENTIKAN EKSPLORASI MINYAK PERUSAHAAN ASING (STUDI KASUS KERR-MCGEE). UNSPECIFIED thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

Preview

Text ABSTRAK SKRIPSI.pdf Download (5kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Diplomasi merupakan manajemen Hubungan Internasion al untuk menciptakan perdamaian dan solusi antara pihak-piha k yang terjadi konflik. Dengan adanya diplomasi, maka akan memungkinkan terjadinya penyelesaian konflik-konflik yang ada. Dalam diplomasi multilateral, pihak yang terlibat terdiri dari 3 atau 4 negara/kelompok maupun individu yang terkait dalam menyelesaikan masalah yang ada. Diplomasi multilateral dalam skripsi ini mengg unakan 2 jalur, yaitu jalur satu ( track one ) dan jalur dua ( track two ), dimana jalur satu terdiri dari wakil negara resm i (pemerintah melalui Presiden, Menteri Luar Negeri m aupun Menteri Dalam Negeri) dan jalur dua terdiri dari wakil negara yang tidak resmi (NGO’s, komunitas, maupun individu). Konflik yang terjadi antara satu negara dengan neg ara yang lain (seperti negara tetangga) dapat melibatkan adanya campur tan gan dari negara tetangga yang lainnya. Selain itu, Organisasi Internasional, kelo mpok, komunitas, individu yang terkait, ataupun negara yang ingin mendapatkan keun tungan dari konflik yang ada (seperti keuntungan dalam motif ekonomi terhadap su mber daya alam) juga dapat melakukan campur tangan terhadap konflik tersebut. Dalam skripsi ini, diplomasi multilateral yang dil akukan oleh Sahara Barat ditujukan untuk menghentikan eksplorasi yang dilaku kan oleh Maroko (melalui ONAREP sebagai perusahaan minyak nasional Maroko) y ang sebelumnya telah bekerjasama dengan perusahaan minyak asing seperti Kerr-McGee (perusahaan minyak Amerika Serikat), karena apa yang dilakukan oleh Maroko dan Kerr-McGee telah melanggar ketentuan dari Hukum Internasional. Hal ini juga telah ditegaskan oleh PBB melalui resolusi yang dikeluarkan oleh Mah kamah Internasional dan Dewan Keamanan dari tahun 1975.

Item Type:	Thesis (UNSPECIFIED)
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Depositing User:	Muji Isambina
Date Deposited:	14 Jun 2016 06:18
Last Modified:	14 Jun 2016 06:18
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/3691

Actions (login required)

View Item