NUR RIZKY, SULAIMAN (2017) UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGALIHAN BLOK MAHAKAM PASCA 2017. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
Preview |
Text
abstrak.pdf Download (10kB) | Preview |
Preview |
Text
cover.pdf Download (51kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (27kB) | Preview |
Preview |
Text
lembarpengesahan.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Blok Mahakam memiliki sejarah panjang dan hasil melimpah dalam
pengelolaannya. Berawal dari inpex lalu dengan masuknya Total E&P Indonesie
(TEPI) sebagai operator. Pengalihan Blok Mahakam menjadi pembahasan yang
serius bagi pemerintah. Dengan tujuan untuk mengelola sektor energi dan
pengelolaan sumber daya mineral bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah
melalui KESDM memutuskan Pertamina sebagai operator utama pasca 2017.
Tuntutan-tuntutan masyarakat Kaltim dan Pemerintah Kaltim untuk mengelola Blok
Mahakam. Sehingga mendapat respon dari pemerintah dengan keluarnya Peraturan
Menteri ESDM No 15 tahun 2015. Peraturan tersebut mendapat dukungan dari
pemerintah daerah karena memberikan kepastian hukum bagi daerah penghasil.
Agar terwujudnya kemandirian migas nasional melalui pengalihan Blok Mahakam,
pemerintah selaku fasilitator mencapai kesepakatan dengan Pertamina dan TEPI
yang tertuang dalam pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA). Serta pemberian
PI sebesar 10% untuk daerah agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah
penghasil.
Kata Kunci : Total E&P Indonesie (TEPI), KESDM, Pertamina, Head of
Agreement/HoA
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjek: | J Political Science > JZ International relations |
Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
Depositing User: | Eny Suparny |
Date Deposited: | 29 Mar 2017 03:04 |
Last Modified: | 29 Mar 2017 03:04 |
URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/11605 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |