NATALIA TAMBUNAN, FRIDA (2012) KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA MENANGANI KASUS PEKERJA ANAK DI INDIA ERA PERDANA MENTERI MANMOHAN SINGH. Other thesis, UPN ''VETERAN'' YOGYAKARTA.
|
Text
abstract.pdf Download (171kB) | Preview |
Abstract
Situasi anak secara umum di India menunjukkan banyak ketidakadilan yang serius yang dialami oleh anak-anak seperti tingginya angka kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk,terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, banyaknya kasus anak-anak yang disiksa dan dieksploitasi sebagai pekerja sekssual atau dalam pekerjaan –pekerjaan yang membahayakan dan banyak hal-hal yang semestinya tidak dialami oleh anak apabila perlindungan bagi anak dilakukan oleh seluruh pihak terutama keluarga atau orang tua,pemerintah serta lingkungan sekitar. Menurut Sensus penduduk India tahun 2001, ada 12,7 juta anak yang secara ekonomi diusia-kelompok 5-14 tahun sebagai pekerja anak. Mereka dipekerjakan di beberapa pekerjaan yang paling berbahaya seperti pembuatan kerupuk, pengrajin berlian, kaca dan kuningan, industri karpet, kunci , latihan menembak, penyelundupan narkotika, minuman keras, perdagangan seks anak, penyemprotan pestisida di peternakan dan perkebunan, hotel dan restoran-restoran dan pekerjaan rumah tangga dan masih banyak di sektor industri lainnya ditemukan kasus pekerja anak. Berdasarkan pemaparan latar belakang serta penjelasan bab-bab pendukung maka penulis menganalisa yang menjadi Penentu utama pekerja anak adalah faktor kemiskinan dan pola pikir masyarakat.kurang merata tingkat perekonomian masyarakat India merupakan alasan dasar banyaknya tersebas pekerja anak diberbagai sektor yang berbahaya di India.kemudian pola pikir masyarakat yang masih sempit yang menyebabkan tumbuh kembang anak di doktrin oleh situasi yang berada disekitar anak. Bukan hanya faktor kemiskinan dan pola pikir masyarakat terutama para orang tua akan tetapi kondisi pendidikan di India juga perlu ditingkatkan. Jumlah anak yang buta huruf dan tingkat putus sekolah mencerminkan ketidakmampuan sistem pendidikan. Tingkat putus sekolah tinggi karena anak dipaksa untuk bekerja untuk mendukung keluarga mereka. kurangnya partisipasi orang tua yang merasa bahwa pekerjaan mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan sementara pendidikan tidak membantu dalam hal ini. Perdana menteri India Manmohan Singh telah membuat kemajuan dalam hal kebijakan pendidikan.RTE kemudian telah diimplementasikan. Pendidikan merupakan faktor utama pekerja anak di India. Kurangnya fasilitas serta layanan pendidikan dan penerapan undang-undang hak pendidikan gratis terhadap anak di India yang menyebabkan meluas kasus pekerja anak di India. Oleh karena itu pemerintah India membuat kebijakan pendidikan gratis untuk anak usia 6-14 tahun dan bekerjasama dengan LSM dan instansi luar negeri seperti ILO dan UNICEF dalam menghapus pekerja anak. Oleh karena itu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah India diarahkan pada dua hal yaitu kebijakan internal dan kebijakan eksternal. Kebijakan Internal Pemerintah India di era Manmohan Singh adalah dalam bentuk meratifikasi konvensi PBB tantang Hak Anak (PBB – CRC) tahun 1992 dan mengimplementasikannya dalam bentuk Undang-undang Pendidikan Gratis dan Wajib belajar untuk usia 6-14 tahun serta bekerjasama dengan LSM membentuk komisi nasional perlindungan anak. India menjadi salah satu dari 135 negara yang membuat pendidikan gratis menjadi hak dasar untuk setiap anak dan mulai diberlakukan pada 1 April 2010. Fokus terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Manmohan Singh yang mengumumkan operasionalisasi Hak Anak dan undang-undang Pendidikan gratis dan wajib belajar, bagi Anak-anak, tidak pernah berkunjung kesetiap lembaga pendidikan, akan mendapatkan pendidikan dasar karena hal ini merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah dan Negara untuk memastikan bahwa semua anak dalam kelompok usia 6-14 tahun bersekolah. Sedangkan kebijakan eksternal Pemerintah India dibawah era Perdana Menteri Manmohan Singh adalah dalam bentuk bekerjasama dengan beberapa lembaga Internasional dalam menangani kasus pekerja Anak di India. Peran Lembaga Internasional sangat berpengaruh karena jaringan pekerja anak bukan lagi masalah dalam negeri India melainkan merupakan sebuah Isu Global yang merupakan tanggung jawab bersama. Politik luar negeri India mempunyai kebijakan untuk bekerjasama dengan Organisasi Internasional dibawah naungan PBB yaitu UNICEF,Hak-Hak anak serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan serta pelanggaran Hak Anak. Proses perumusan dan implementasi kebijakan India melibatkan sejumlah komponen dan aktor yang ada di dalam institusi pemerintahan India. Kondisi tersebut merupakan hal yang umum dalam sebuah negara yang demokratis dimana terdapat distribusi kekuasaaan dan wewenang pada tiap-tiap institusi pemerintah. Kebijakan dalam negeri dan luar negeri pemerintah India dalam penghapusan jumlah pekerja anak di India adanya dukungan kerjasama masyarakat lingkungan sekitar dengan pihak LSM, UNICEF, ILO serta organisasi-organisasi lainya yang mendukung serta pemerhati perlindungan terhadap hak anak terutama dalam kasus pekerja anak di India yang harus di selesaikan setidak-tidaknya meminimalisir jumlah kasus perkerja anak di India. Bentuk kerjasama India dengan ILO dalam menanggulangi kasus pekerja anak dengan Program ILO, yang dikenal dengan nama International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) telah mengembangkan pengaturan-pengaturan pemantauan yang mengalihkan perhatian dari penarikan anak-anak dari pekerjaan kepada pengidentifi kasian, rehabilitasi, dan pelacakan pekerja anak. Sedangkan bentuk kerjasama UNICEF dengan India dalam menanggulangi kasus pekerja anak UNICEF melalui kombinasi pendekatan termasuk fokus pada perubahan pola pikir umum, membentuk kelompok mandiri, meningkatkan kualitas pendidikan umum, menyediakan sekolah sementara untuk anak-anak yang akan kembali ke tingkat belajar yang sesuai dengan usia mereka. Tapi pendidikan dipandang memainkan peran penting dalam menghapuskan kerja anak. Pendekatan UNICEF karena itu berfokus pada memotivasi masyarakat untuk membawa anak perempuan dan anak lelaki (yang belum pernah ke sekolah atau yang putus) ke pusat-pusat pembelajaran alternatif. Akan tetapi pekerja anak tidak bisa dihilangkan dengan memfokuskan pada satu aspek untuk pendidikan misalnya atau dengan penegakan hukum tentang pekerja anak. Pemerintah India harus memastikan bahwa kebutuhan orang miskin diatasi sebelum menanggulangi pekerja anak. Jika kemiskinan diatasi kebutuhan untuk pekerja anak secara otomatis akan berkurang. Tidak peduli seberapa keras India mencoba, pekerja anak akan selalu ada sampai kebutuhan untuk itu dipenuhi. Sementara pekerja anak merupakan masalah yang kompleks yang pada dasarnya berakar pada kemiskinan, ada komitmen yang tak tergoyahkan oleh Pemerintah dan rakyat India untuk memerangi hal itu. Sukses dapat dicapai hanya melalui rekayasa sosial dalam skala besar dikombinasikan dengan kebijakan nasional pertumbuhan ekonomi Internasional dan tindakan, oleh karena itu, harus mendukung dan tidak menghambat upaya India untuk menyingkirkan pekerja anak.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JX International law |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Erny Azyanti |
| Date Deposited: | 26 Jan 2017 02:09 |
| Last Modified: | 26 Jan 2017 02:09 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/11106 |
Actions (login required)
 |
View Item |