KELEMAHAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT SEBAGAI REZIM INTERGOVERNMENTALIS TERHADAP PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN

TRIYONO, SONNIE (2013) KELEMAHAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT SEBAGAI REZIM INTERGOVERNMENTALIS TERHADAP PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Preview

Text ABSTRAK.pdf Download (87kB) | Preview

Abstract

Pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam invasinya di
Afghanistan pada akhir tahun 2001-2011, merupakan sebuah kejahatan perang yang telah
melanggar Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan perang tersebut
melanngar dua pasal, pasal 5 ayat 1 tentang kejahatan internasional dan pasal 8 tentang kejahatan
perang. Amerika Serikat yang semula gencar melakukan dukungan dan menentang tentang HAM dan
nilai-nilai hukum perang, tetapi pasca serangan 11 September 2001, Amerika Serikat malah
melakukan apa yang telah mereka dukung sebelumnya. Ada dua faktor yang menyebabkan kasus
kejahatan Amerika Serikat di Afghanistan tidak diproses oleh ICC yaitu Pertama, ICC masih berada di
negara-negara dominan pro dengan Amerika Serikat, baik dari hubungan bilateral, ketergantungan
ekonomi, dan dukungan atas invasi, yang membuktikan bahwa rezim intergovernmentalis ICC tidak
berjalan dengan efektif dan tepat dalam menuntut pelaku kejahatan. Faktor Kedua, faktor dimana
struktur organisasi mengenai pemilihan hakim dan penerimaan kasus kejahatan internasional masih
berada dalam kepentingan negara anggota dan Dewan Keamanan PBB, walaupun masih tetap
menerapkan apa yang sudah ditetapkan dalam yuridiksi Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana
Internasional. ICC sebagai lembaga yang mengemban tugas dari masyarakat internasional untuk
mampu menuntut dan mengadili setiap pelaku kejahatan internasional, tetapi lembaga ini tidak
mampu mengadili kasus yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat lebih dari 10 tahun. Ini
membuktikan bahwa kasus kejahatan internasional Amerika Serikat, tidak dapat diangkat selama
petinggi mahkamah masih didominasi oleh negara tertentu, bukan guna mencapai kepentingan
organisasi seperti yang diterapkan rezim intergovernmentalis dalam integrasi internasional, baik
dalam organisasi internasional maupun lembaga internasional yang lembaga dan organisasi ini
berjalan sesuai tujuan dan kepentingan organisasi, dengan mengoptimalkan kepentingan masingmasing
negara
anggota.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjek:	J Political Science > JX International law
Divisions:	x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Eny Suparny
Date Deposited:	30 Nov 2016 03:14
Last Modified:	30 Nov 2016 03:14
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/9629

Actions (login required)

View Item