Arlinda, Arlinda (2016) EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 71 TAHUN 2010 (Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Tahun Anggaran 2014). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
Preview |
Text
COVER.pdf Download (131kB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
ABSTRAK.pdf Download (15kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (141kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyajian aset pada
laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Timur dengan
PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan atas hasil pemeriksaan BPK yaitu
masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menerapkan sepenuhnya Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Pemerintah
daerah juga yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK.
Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.
Analisis deskriptif yang digunakan bertujuan untuk mengetahui gambaran data
hasil penelitian. Pelaporan LKPD dianalisis kesesuaian penyusunan laporannya
berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. (Kas Menuju Akrual).
Pengakuan aset tetap menunjukkan bahwa masih cukup banyaknya aset
pemerintahan Kabupaten Lombok Timur yang belum lengkap. Ditemukan aset
tanah yang belum memiliki sertifikat dan terdapat sertifikat ganda. Aset
kendaraan dinas yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya disebabkan tidak
tertibnya Pengurus Barang dalam melakukan pencatatan aset ketika terjadi mutasi
aset antar SKPD dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap penelusuran aset.
Pada aset tetap gedung dan bangunan masih terdapat yang belum dilengkapi
dengan lokasi dan peruntukkannya. Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan bahwa
terdapat aset yang belum teridentifikasi lokasinya. Aset tetap lainnya terdapat aset
yang belum teridentifikasi jenis dan lokasinya. Hasil pelaporan aset tetap pada
laporan keuangan Kabupaten Lombok Timur diperoleh tidak adanya rincian biaya
penyusutan setiap aset tetap. Hal ini menunjukkan tidak adanya pencatatan biaya
penyusutan.
Kata kunci : Aset Daerah, PP No. 71 Tahun 2010
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjek: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Basir Umaryadi |
| Date Deposited: | 29 Nov 2016 01:31 |
| Last Modified: | 29 Nov 2016 01:31 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/9492 |
Actions (login required)
 |
View Item |