Upaya Pemerintah Bangladesh dalam Menangani Marginalisasi Pekerja Perempuan di Industri Garmen pada Masa Pemerintahan Sheikh Hasina 2020-2024

MA'RIFAH HIKMAWATI, . (2026) Upaya Pemerintah Bangladesh dalam Menangani Marginalisasi Pekerja Perempuan di Industri Garmen pada Masa Pemerintahan Sheikh Hasina 2020-2024. Skripsi thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

	Text 151220053_Cover_Ma'rifah Hikmawati - marifah hikmawati.pdf Download (270kB)
	Text 151220053_Abstrak_Ma'rifah Hikmawati - marifah hikmawati.pdf Download (272kB)
	Text 151220053_Lembar Pengesahan_Ma'rifah Hikmawati - marifah hikmawati.pdf Download (363kB)
	Text 151220053_Daftar Isi_Ma'rifah Hikmawati - marifah hikmawati.pdf Download (290kB)
	Text 1512200053_Daftar Pustaka_Ma'rifah Hikmawati - marifah hikmawati.pdf Download (313kB)
	Text 151220053_Skripsi Full_Ma'rifah Hikmawati - marifah hikmawati.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Industri garmen atau Ready-Made Garment (RMG) merupakan sektor strategis
perekonomian Bangladesh yang menyerap lebih dari 4,2 juta tenaga kerja dengan
dominasi pekerja perempuan. Meskipun kontribusi sektor ini terhadap devisa
negara sangat besar, kondisi kerja yang dialami pekerja perempuan masih jauh dari
standar kelayakan, mencakup kesenjangan upah berbasis gender, jam kerja yang
melampaui batas legal, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, serta minimnya
akses terhadap perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
upaya kebijakan pemerintah Bangladesh dalam menangani marginalisasi pekerja
perempuan di industri garmen pada masa pemerintahan Sheikh Hasina periode
2020–2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan menggunakan
konsep kebijakan publik James E. Anderson yang mencakup tahapan perumusan
hingga implementasi kebijakan, yang dipadukan dengan Decent Work Framework
ILO sebagai tolok ukur normatif. Tiga kebijakan utama yang ditelaah meliputi
Bangladesh Labour Act (BLA) dan amandemennya, National Plan of Action on
Occupational Safety and Health (OSH Policy) 2021–2030, serta Revisi Upah
Minimum RMG tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah
Bangladesh telah menghasilkan sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang secara
formal mencerminkan upaya penanganan marginalisasi pekerja perempuan. Namun
demikian, ketiga kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan keempat
pilar Decent Work ILO, yaitu penciptaan lapangan kerja produktif, pemenuhan hak
hak dasar pekerja, perlindungan sosial, dan dialog sosial. Kesenjangan antara
regulasi dan implementasi di lapangan disebabkan oleh kapasitas pengawasan yang
tidak memadai, dominasi kepentingan industri dalam proses perumusan kebijakan,
serta orientasi kebijakan yang lebih condong pada stabilitas ekonomi makro
daripada pemenuhan hak substantif pekerja perempuan.

Item Type:	Tugas Akhir (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Upaya Pemerintah, Marginalisasi, Pekerja Perempuan, Industri Garmen (RMG), Bangladesh
Subjek:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman J Political Science > JQ Political institutions Asia
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > (S1) Ilmu Hubungan Internasional
Depositing User:	Indah Lestari
Date Deposited:	12 Oct 2026 03:47
Last Modified:	12 Oct 2026 03:47
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/49720

Actions (login required)

View Item