DIPLOMASI SAHARA BARAT TERHADAP MAROKO DALAM RANGKA MENGHENTIKAN EKSPLORASI MINYAK PERUSAHAAN ASING (STUDI KASUS KERR-MCGEE)

SIBURIAN, FRANKY LAW OCTAVIANUS (2012) DIPLOMASI SAHARA BARAT TERHADAP MAROKO DALAM RANGKA MENGHENTIKAN EKSPLORASI MINYAK PERUSAHAAN ASING (STUDI KASUS KERR-MCGEE). UNSPECIFIED thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

Preview

Text ABSTRAK SKRIPSI.pdf Download (5kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK
Diplomasi
merupakan
manajemen
Hubungan
Internasion
al
untuk
menciptakan perdamaian dan solusi antara pihak-piha
k yang terjadi konflik. Dengan
adanya diplomasi, maka akan memungkinkan terjadinya
penyelesaian konflik-konflik
yang ada. Dalam diplomasi multilateral, pihak yang
terlibat terdiri dari 3 atau 4
negara/kelompok maupun individu yang terkait dalam
menyelesaikan masalah yang
ada. Diplomasi multilateral dalam skripsi ini mengg
unakan 2 jalur, yaitu jalur satu
(
track one
) dan jalur dua (
track two
), dimana jalur satu terdiri dari wakil negara resm
i
(pemerintah melalui Presiden, Menteri Luar Negeri m
aupun Menteri Dalam Negeri)
dan jalur dua terdiri dari wakil negara yang tidak
resmi (NGO’s, komunitas, maupun
individu).
Konflik yang terjadi antara satu negara dengan neg
ara yang lain (seperti
negara tetangga) dapat melibatkan adanya campur tan
gan dari negara tetangga yang
lainnya. Selain itu, Organisasi Internasional, kelo
mpok, komunitas, individu yang
terkait, ataupun negara yang ingin mendapatkan keun
tungan dari konflik yang ada
(seperti keuntungan dalam motif ekonomi terhadap su
mber daya alam) juga dapat
melakukan campur tangan terhadap konflik tersebut.
Dalam skripsi ini, diplomasi multilateral yang dil
akukan oleh Sahara Barat
ditujukan untuk menghentikan eksplorasi yang dilaku
kan oleh Maroko (melalui
ONAREP sebagai perusahaan minyak nasional Maroko) y
ang sebelumnya telah
bekerjasama dengan perusahaan minyak asing seperti
Kerr-McGee (perusahaan
minyak Amerika Serikat), karena apa yang dilakukan
oleh Maroko dan Kerr-McGee
telah melanggar ketentuan dari Hukum Internasional.
Hal ini juga telah ditegaskan
oleh PBB melalui resolusi yang dikeluarkan oleh Mah
kamah Internasional dan
Dewan Keamanan dari tahun 1975.

Item Type:	Thesis (UNSPECIFIED)
Subjek:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Depositing User:	Muji Isambina
Date Deposited:	14 Jun 2016 06:18
Last Modified:	14 Jun 2016 06:18
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/3691

Actions (login required)

View Item