ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2006-2010

ARIYANTO, IWAN (2012) ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2006-2010. Other thesis, UPN ''VETERAN'' YOGYAKARTA.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (5kB)

Abstract

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efeisien dan mampu mendorong peran masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Kulon Progo setelah adanya otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kulon Progo. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di kabupaten Kulon Progo tahun 2006-2010, adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian adalah deskriptif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, rasio keserasian yang meliputi rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Berdasarkan rasio kemandirian daerah berada pada kisaran 7,57% - 9,11% masih berada diantara 0% - 25% tergolong mempunyai pola hubungan Instruktif yang berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah, yang mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo masih sangat tergantung pada penerimaan Pemerintah Pusat. Pada rasio keserasian pengeluaran belanja rutin berkisar antara 76,27% - 92,45%, sedangkan belanja pembangunan berkisar antara 6,84% - 17,92%, ini berarti bahwa pengeluaran rutin lebih besar daripada belanja pembangunan. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User: Erny Azyanti
Date Deposited: 14 Dec 2016 06:27
Last Modified: 14 Dec 2016 06:27
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/9980

Actions (login required)

View Item View Item