LATAR BELAKANG POLITIK KONFRONTATIF AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR TAHUN 1999

DA SILVA, LEOPOLDO MONIZ (2014) LATAR BELAKANG POLITIK KONFRONTATIF AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR TAHUN 1999. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

[thumbnail of ABSTRAK.pdf]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (39kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Latar Belakang Politik Konfrontatif
Australia Terhadap Indonesia Pasca Jajak Pendapat Timor-Timur Tahun 1999,
Pada umumnya, kebijakan luar negeri Australia dan kebijakan luar negeri
Indonesia memang tidak cocok karena kedua negeri mempunyai kepentingan,
kebutuhan dan ambisi yang berbeda, dalam peta perpolitikan internasional.
Renggangnya hubungan kedua negara lebih banyak disebabkan oleh isu
HAM yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara,
termasuk adalah Australia dalam hubungannya dengan Indonesia, Keterlibatan
Australia dalam pasukan UNAMET (United Nations Asistance Mission in East
Timor) dan kemudian bahkan menjadi komandan pasukan multinasional
INTERFET (International Force for East Timor) di Timor Timur menjadi awal
terpuruknya hubungan kedua Negara.
Prioritas kepentingan Australia adalah Amerika Serikat dan Eropa,
sedangkan kepentingan di Asia bukan menjadi prioritas Negara tersebut.
Walaupun demikian, tidak menggugurkan adanya kepentingan strategis Australia
untuk menanam pengaruh baik secara militer maupun ekonomi di AsiaTenggara.
Sesungguhnya, disintegrasi Timor-Timur sendiri secara tidak langsung
ialah akumulasi dari dinamika yang dari tahun ke tahun semakin tidak ‘sehat’
dalam hubungan diplomasi Indonesia-Australia. Hal ini karena ‘ketidaksenangan’
Australia terhadap Indonesia bahkan dimulai sejak Timor-Timurmemutuskan
bersatu dengan NKRI lewat Deklarasi Balibo pasca Portugal meninggalkan
Timor-Timur 1975.
Kedaulatan bangsa untuk mempertahankan Timor-Timur dengan jalan militer
dianggap Australia telah melanggar hak penentuan nasib sendiri masyarakat
TimorTimur atas kedaulatan wilayahnya. Ketidak senangan ini berbuntut pada
pelaporan kepada PBB, pencemaran nama baik Indonesia dimata internasional
melaui media massa sehingga terjadi mobilisasi opini publik masyarakat
internasional yang mengutuk tindakan Indonesia sebagai bentuk fait accompli

Item Type: Thesis (Other)
Subjek: J Political Science > JZ International relations
Divisions: x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User: Ratna Sufiatin
Date Deposited: 18 Nov 2016 04:07
Last Modified: 18 Nov 2016 04:07
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/9053

Actions (login required)

View Item View Item