Wijaya, Sigit Arie (2014) UPAYA-UPAYA PEMERINTAH INDIA DALAM MENANGANI KASUS TERORISME FUNDAMENTAL HINDU TAHUN 2007-2012. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (181kB) | Preview |
Abstract
Abstrak Perkembangan terorisme di India ternyata tidak hanya dilancarkan oleh kelompok-kelompok fundamentalis Islam, seperti yang terjadi di berbagai negara dunia, namun juga kelompok kepercayaan lainnya yang dikenal dengan terorisme fundamental Hindu. Kasus terorisme ini juga berkaitan dengan isu nasionalisme Hindu yang berkembang di India dan mengemuka pada tahun 2006. Sebenarnya persoalan mengenai nasionalisme Hindu telah menjadi isu yang berkembang pada masa kolonialisme Inggris, dimana imperialisme negara Eropa ini telah menyebabkan penolakan dari elemen masyarakat dan elit India yang kemudian melahirkan beberapa pemimpin, antara lain Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Mahindranatagore, Svami Vivekananda dan beberapa tokoh lainnya. Keberadaan terorisme fundamental Hindu yang berkembang sebagai bagian dari isu nasionalisme Hindu ternyata menjadi persoalan politik-keamanan yang begitu penting di India. Berbagai dampak yang ditimbulkan mendorong pemerintah India di bawah kepemimpinan perdana menteri Manmohan Singh untuk menyusun berbagai upaya/kebijakan untuk menangani persoalan ini. Keberadaan Manmohan Singh memiliki peranan peranan penting dalam kebijakan penanganan terorisme, terkait dengan kapasitasnya sebagai decision maker. Hal yang membedakan kepemimpinan Singh dengan perdana menteri sebelumnya adalah inisiatif-inisiatfnya yang tidak hanya mengedepankan tindakan-tindakan militer/ofensif, namun juga penghargaan terhadap HAM dan penegakan hukum yang efektif. Langkah yang ditempuh pemerintah India dalam konteks internal (domestik) ternyata diwujudkan melalui pembangunan/pengembangan institusi pertahanan-keamanan. Selain itu, pemerintah India juga menyusun dan menyempurnakan undang-undang dan regulasi tentang terorisme, serta melalui tindakan militer. Kebijakan ini mampu berkontribusi dalam menangani masalah terorisme safron, meskipun belum menjadi solusi penyelesaian yang sifatnya mendasar. Kemudian kebijakan selanjutnya dalam menangani terorisme safron adalah kebijakan dalam konteks regional dan internaional (kebijakan eksernal). Ini disebabkan persoalan ini tidak hanya berkembang sebagai persoalan dalam konteks domestik, namun telah menjadi bagian dari isu regional. Selain dapat menganggu stabilitas keamanan dalam negeri India, terorisme safron juga telah menyebabkan berkembangnya citra negatif terhadap India karena persoalan ini berhubungan dengan gesekan antar kepercayaan di India, yaitu antara Islam dan Hindu. Dalam memperkuat kapasitas penanganan terorisme fundamental Hindu, pemerintah India kemudian menjalankan berbagai kerjasama regional dan internasional antara lain dengan SAARC, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah India juga menjalankan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah. Pada akhirnya kebijakan-kebijakan ini dapat mendukung progresifitas bagi penanganan terorisme safron oleh pemerintah India. Kemudian pada penelitian ini dapat didapatkan sebuah temuan akademik yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu kebijakan penanganan terorisme sangat bergantung pada kapasitas pembuat kebijakan. Selain itu, kebijakan penanganan terorisme ternyata juga tidak hanya mengedepankan tindakan-tindakan militer, namun juga persuasif sehingga nantinya akan dapat diperoleh sebuah respon atau gambaran atau fakta-fakta yang berkembang di wilayah-wilayah yang rawan terorisme.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JZ International relations |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Eko Suprapti |
| Date Deposited: | 17 Nov 2016 04:38 |
| Last Modified: | 17 Nov 2016 04:38 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/8947 |
Actions (login required)
 |
View Item |