BELAU, PASKALIS (2013) KETIDAKEFEKTIFAN PERAN PERWAKILAN KOMNAS HAM DALAM MENANGANI KASUS DI PAPUA. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (9kB) | Preview |
Abstract
Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Peran Komnas HAM dalam menanganigani Kasus di Papua” , berdasarkan keputusan Komnas HAM No. 20/KOMNAS HAM/VII/2003 dalam kerangka otonomi khusus di Papua, namun demikian banyak kasus pelanggaran HAM di Papua sampai 2012 yang belum bisa diselesaikan, dalam pelaksanaan fungsi, yang dapat dikategorikan dalam, informative function, regulate function, fungsi persuasive, dan fungsi integrative. Dari keempat fungsi ini telah dilaksanakan, namun belum efektif, hal ini tentu menarik untuk di teliti kendalanya. Tujuan Penelitian Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor apa yang melalatarbelakangi ketidakefektifan Peran Komnas HAM dalam menangani kasus HAM era otonomi khusus 2001 hingga 2012 di Papua. Metode penelitian Analisis, Kualitatif. Teknik pengumpulan Data. Pada teknik pengumpulan data penulis mendapatkannya dari data sekunder di antara refrensi buku buku, jurnal, majalah, surat kabar, laporan dan internet serta data data yang mendukung untuk data dan analitis data secara langsung dengan kata lain teknik ini mengunakan studi kepustakaan (liberary research). Teknik Analisa Data. Teknik Analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan mengunakan studi kepustakaan atau dengan mengambil beberapa refrensi dari buku-buku dan sumber elektronik lainnya yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Berdasarkan fungsi Komnas HAM Papua melakukan keempat fungsi ini, dalam pemajuan, penegakan dan perlindungan HAM di Papua pada periode tahun 2001–2011. Berdasarkan pelaksanaan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga independen diharapkan dapat menangani kasus di Papua. Namun dalam pelaksanaan fungsinya dinilai tidak efektif dalam menciptakan pemajuan, perlindungan, penegakan dan penanganan HAM di Papua. Inti Kunci: Berdasarkan permasalahn ada dua hal yaitu: Pertama, tidak efektifnya pelaksanaan Informative function, Fungsi regulative, fungsi persuasif dan integraktif karena factor-faktor sejak diberlakukanya Otsus, serta pendirian perwakilan Komnas HAM di Papua akibat meningkatnya pelanggaran HAM secara sistematis dan terorganisir mengindikasikasikan ketidakefektifan peran perwakilan Komnas HAM dalam menangani kasus HAM era Otsus di Papua.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JX International law |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
Depositing User: | Eny Suparny |
Date Deposited: | 04 Nov 2016 02:55 |
Last Modified: | 04 Nov 2016 02:55 |
URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/8377 |
Actions (login required)
View Item |