KEBIJAKAN AUSTRALIA TERHADAP IRREGULAR MARITIME ARRIVALS MASA KEPEMIMPINAN PERDANA MENTERI JULIA GILLARD TAHUN 2010-2012

HUSEIN, SYARIF (2014) KEBIJAKAN AUSTRALIA TERHADAP IRREGULAR MARITIME ARRIVALS MASA KEPEMIMPINAN PERDANA MENTERI JULIA GILLARD TAHUN 2010-2012. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (92kB) | Preview
	Text daftar pustaka.pdf Download (1MB)
	Text daftar isi.pdf Download (188kB)
	Text KEBIJAKAN-AUSTRALIA-TERHADAP-IRREGULAR-MARITIME-ARRIVALS-MASA-KEPEMIMPINAN-PERDANA-MENTERI-JULIA-.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Australia merupakan negara yang menjadi salah satu negara tujuan para pencari suaka, khususnya yang berasal dari negara-negara di kawasan Asia. Sebagian besar pencari suaka tersebut menggunakan perahu atau kapal sebagai media transportasi untuk menuju ke Australia. Karena kedatangan mereka yang sebagian besar tidak membawa dokumen resmi ataupun visa yang sesuai, maka pemerintah Australia kemudian menyebut para pencari suaka yang datang dengan perahu tersebut sebagai Irregular Maritime Arrivals atau IMAs. Keberadaan IMAs tersebut dianggap pemerintah sebagai perwujudan dari imigran ilegal serta praktek penyelundupan manusia. Di tahun 2010, terjadi arus peningkatan jumlah IMAs yang tinggi di Australia. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan yang bersifat menghukum para pencari suaka dengan perahu. Kebijakan tersebut adalah penerapan kembali Pacific Solution, yang mana kebijakan tersebut sudah pernah ditinggalkan dan tidak digunakan lagi pada masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Kevin Rudd. Penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah hingga pada akhirnya menerapkan
kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori sistem politik milik David Easton, dalam upaya menjawab pertanyaan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemerintah Australia menerapkan kembali kebijakan Pacific Solution terhadap Irregular Maritime Arrivals atau IMAs selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Julia Gillard tahun 2010-2012. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jangkauan penelitian yaitu mulai tahun 2010 ketika Perdana Menteri Julia Gillard mulai memegang pemerintahan sampai dengan tahun 2012 dimana kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan. Setelah melalui pembahasan, hipotesis yang diajukan didukung oleh data yang menyebutkan bahwa pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan imigrasi yang tertutup kepada imigran dengan perahu dengan dipengaruhi oleh empat faktor yang merupakan Inputs atau masukan dalam sistem politik yakni, tuntutan internal, tuntutan eksternal, dukungan internal dan dukungan eksternal.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Eko Yuli
Date Deposited:	01 Nov 2016 03:02
Last Modified:	05 Jan 2024 07:08
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/8209

Actions (login required)

View Item