ROSALIA, EFFIZA (2015) PENERAPAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN EDUCATIONAL SERVICES TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA. Other thesis, UPN "Veteran" yogyakarta.
|
Text
ABSTRACT.pdf Download (131kB) | Preview |
Abstract
The phenomenon of higher education services trade liberalization in Indonesia in the framework of the General Agreement on Trade in Services (GATS) of the World Trade Organization reaps controversy. Academics and observers of education argued that Indonesia will only be a market without being able to compensate as a competitor, as well as education services are very different from other commercial services. But in February 2005, Indonesia submitted education services to WTO through the scheme of "initial offers". In December 2005, Indonesia re-submitted technical and vocational secondary education services, higher education services, language training and course services, educational and training of football and chess services. In addition, Indonesia statute (UU No. 25 2007) and president regulations (Perpres No. 76 tahun 2007 and Perpres No. 77 tahun 2007), has also establish education as one of business sector, with requirement is foreign capital ownership maximum 49%. This research aim to know decision maker’s reasons according to internal setting and external setting. Key Words: higher education, GATS, Indonesia, decision-maker ABSTRAK Fenomena liberalisasi perdagangan jasa pendidikan tinggi di Indonesia dalam kerangka General Agreement on Trade in Services (GATS) World Trade Organization menuai kontroversi. Para akademisi dan pengamat pendidikan menilai bahwa Indonesia hanya akan menjadi pasar tanpa bisa mengimbanginya sebagai pesaing atau competitor atas penyedia jasa, serta jasa pendidikan sangat berbeda dengan jasa komersial lainnya. Namun kenyataannya pada Februari tahun 2005, Indonesia memasukkan jasa pendidikan ke WTO melalui skema initial-offers. Pada bulan Desember tahun 2005 Indonesia memasukkan lagi jasa pendidikan menengah teknikal dan vokasional, jasa pendidikan tinggi teknikal dan vokasional, jasa pendidikan tinggi, jasa pelatihan dan kursus bahasa, jasa pendidikan dan pelatihan sepakbola dan catur. Selain itu UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, aturan pelaksanaan yaitu Perpres No. 76 tahun 2007 yang menetapkan kriteria dan persyaratan untuk bidang usaha tertutup dan terbuka, serta dilanjutkan dengan Perpres No. 77 tahun 2007 tentang penetapan bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal asing, juga menetapkan pendidikan sebagai daftar bidang usaha terbuka, dengan satu-satunya syarat kepemilikan modal asing sebesar 49%. Skripsi ini dimaksud untuk mengetahui alasan pengambil kebijakan (decision-maker) yang ditinjau dari setting internal (internal setting) dan setting eksternal (external setting). Kata Kunci: Pendidikan tinggi, GATS, Indonesia, decision-maker
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Mr Suninto Prabowo |
| Date Deposited: | 03 Oct 2016 02:55 |
| Last Modified: | 03 Oct 2016 02:55 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/7081 |
Actions (login required)
 |
View Item |