KEGAGALAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOREA SELATAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEX DIGITAL TERHADAP PEREMPUAN

ZAEN, AURELYA SYAFA CAMILLA (2024) KEGAGALAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOREA SELATAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEX DIGITAL TERHADAP PEREMPUAN. Diploma thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

[thumbnail of Cover_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen-1.pdf] Text
Cover_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen-1.pdf

Download (300kB)
[thumbnail of Abstrak_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen.pdf] Text
Abstrak_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen.pdf

Download (136kB)
[thumbnail of Daftar Isi_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen.pdf] Text
Daftar Isi_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen.pdf

Download (255kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen-89-95.pdf] Text
Daftar Pustaka_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen-89-95.pdf

Download (376kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen.pdf] Text
Lembar Pengesahan_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen.pdf

Download (441kB)
[thumbnail of Skripsi Fulltext_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen.pdf] Text
Skripsi Fulltext_151190152_Aurelya Syafa Camilla Zaen.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Kejahatan seksual digital merupakan segala tindakan non konsensual yang yang
menyerang tubuh, seksualitas, dan identitas gender yang dilakukan secara online
dan offline melalui perangkat digital. Penurunan angka kejahatan seksual belum
cukup signifikan karena angka 6.465 pada tahun 2017 mampu turun menjadi 4.811
di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dengan angka 5.541
kenaikan kembali angka ini menunjukkan kegagalan pemerintah Korea Selatan
dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah Korea Selatan sendiri
telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan seksual digital
dinegaranya yaitu dengan mengeluarkan Undang- Undang Tindak Kasus Khusus
Tentang Hukuman Kejahatan Seksual Pasal 14, membuat kebijakan terkait
perlindungan anak-anak dan remaja, dan membuat pusat layanan untuk korban
kejahatan seksual digital. Namun, hal tersebut belum bisa menyelesaikan
permasalahan kejahatan seksual digital di Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui mengapa kebijakan pemerintah Korea Selatan mengalami
kegagalan dalam menganggulangi kejahatan sex digital terhadap Perempuan.
Metode penelitian yang digunakan bersifat eksplanatif kualitatif. Dari literatur
review mengenai upaya penanggulangan kejahatan seksual digital diketahhui
bahwa kegagalan pemerintah Korea Selatan berakar dari beberapa faktor
penghambat seperti faktor hukum, faktor budaya, dan faktor psikologi.
Kata Kunci: Kejahatan Seksual Digital, Hambatan Hukum, Hambatan Psikologi,
Hambatan Budaya

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kejahatan Seksual Digital, Hambatan Hukum, Hambatan Psikologi, Hambatan Budaya
Subjects: J Political Science > JZ International relations
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User: Eny Suparny
Date Deposited: 08 May 2024 06:58
Last Modified: 08 May 2024 06:58
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/39408

Actions (login required)

View Item View Item