LATAR BELAKANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH ARAB SAUDI TENTANG PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA SALMAN BIN ABDUL AZIZ

ISNAINI, YUYUN (2021) LATAR BELAKANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH ARAB SAUDI TENTANG PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA SALMAN BIN ABDUL AZIZ. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Preview	Text COVER UTAMA_Yuyun Isnaini_151140021.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_Yuyun Isnaini_151140021.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text Hal. Pengesahan Skripsi_Yuyun Isnaini_151140021.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_Yuyun Isnaini_151140021.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text Daftar pustaka Isnaini.pdf Download (269kB) | Preview
	Text Skripsi-Yuyun-Isnaini-151140021-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Arab Saudi sebagai negara satu-satunya di dunia yang tidak mengizinkan
perempuan mengemudi dengan tidak merilis surat izin mengemudi akhirnya
mencabut larangan tersebut. Selain itu, beberapa aturan pemerintah yang
berimplikasi terhadap gerak perempuan juga dibuat, dilonggarkan bahkan dicabut.
Reformasi sosial, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan yang merupakan
beberapa poin dari Saudi Vision 2030 –visi negara yang akan menjadi garis besar
kebijakan Arab Saudi menuju tahun 2030– menyebabkan pemerintah Saudi
mengubah kebijakan yang mempengaruhi gerak perempuan di ruang publik dalam
rangka mencapai tujuan tertentu.
Perubahan kebijakan yang terjadi dikaji menggunakan teori kebijakan
publik. Kebijakan publik merupakan keputusan yang bermaksud untuk mengatasi
permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh
instansi pemerintah. Konsep perubahan kebijakan publik merujuk pada
penggantian kebijakan yang sudah ada dengan satu atau lebih kebijakan yang lain
dan salah satu alasan perubahan kebijakan adalah kebijakan yang ada menciptakan
kondisi-kondisi yang membutuhkan perubahan karena tidak memadainya akibat
atau adanya akibat-akibat yang bertentangan.
Saudi Vision 2030 sebagai visi negara yang baru memiliki salah satu tujuan
untuk tidak lagi bergantung terhadap sektor migas sebagai pendapatan utama
negara. Perubahan kebijakan yang terjadi dimaksudkan untuk memberikan
perempuan Saudi keleluasaan agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan
perekonomian negara.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perempuan Arab Saudi, Saudi Vision 2030,
Pembangunan Ekonomi, Pemberdayaan Perempuan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Publik, Perempuan Arab Saudi, Saudi Vision 2030, Pembangunan Ekonomi, Pemberdayaan Perempuan.
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	Eko Yuli
Date Deposited:	23 Dec 2021 04:28
Last Modified:	31 Oct 2022 04:35
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/27418

Actions (login required)

View Item