KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN KOMUNIKASIKEMENTERIAN SOSIAL PADA PROGRAM KELUARGAHARAPAN DI KABUPATEN BANTUL

FATMOKO, DIDIK (2020) KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN KOMUNIKASIKEMENTERIAN SOSIAL PADA PROGRAM KELUARGAHARAPAN DI KABUPATEN BANTUL. Masters thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

[thumbnail of B. HALAMAN JUDUL ATAU COVER DIDIK FATMOKO MIKOM I.pdf]
Preview
Text
B. HALAMAN JUDUL ATAU COVER DIDIK FATMOKO MIKOM I.pdf

Download (289kB) | Preview
[thumbnail of D. ABSTRAK DIDIK FATMOKO MIKOM I.pdf]
Preview
Text
D. ABSTRAK DIDIK FATMOKO MIKOM I.pdf

Download (14kB) | Preview
[thumbnail of E. DAFTAR ISI DIDIK FATMOKO MIKOM I.pdf]
Preview
Text
E. DAFTAR ISI DIDIK FATMOKO MIKOM I.pdf

Download (129kB) | Preview
[thumbnail of A. FILE TESIS LENGKAP DIDIK FATMOKO MIKOM I.pdf] Text
A. FILE TESIS LENGKAP DIDIK FATMOKO MIKOM I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[thumbnail of C. HALAMAN PENGESAHAN DIDIK FATMOKO MIKOM I.pdf]
Preview
Text
C. HALAMAN PENGESAHAN DIDIK FATMOKO MIKOM I.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of Daftar Pustaka.pdf]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (224kB) | Preview

Abstract

emiskinan merupakan masalah klasik bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai fokus utama permasalahan pemerintah yang harus segera ditangani. Penanganan kemiskinan diwujudkan oleh pemerintah Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki fokus dalam kesehatan, pendidikan dan lansia yang dilaksananakn oleh Kementerian Sosial. Program ini berupa pemberian bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Kabupaten Bantul, merupakan salah satu wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang berjuang keras dan serius dalam menghadapi permasalahan kemiskinan dengan melaksanakan PKH. Persoalan yang muncul pada pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul adalah angka kemiskinan masih berada pada posisi tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diakibatkan ketidaktepatan sasaran program. Ada dua faktor penyebab ketidaktepatan sasaran tersebut, yang pertama pada tahap proses pendataan dan verifikasi penerima PKH, dan yang kedua adalah belum terbangunnya kesadaran masyarakat penerima PKH sebagai akibat belum maksimalnya fungsi komunikasi dalam pelaksanaan PKH. Keberhasilan PKH tidak hanya dilihat dari tersampaikan atau tidaknya program namun jauh kearah bagaimana mengubah ataupun membentuk perilaku serta pola pikir masyarakat penerima bantuan sehingga terbangun kesadaran untuk dapat hidup lebih sejahtera. Untuk mewujudkannya keberhasilan tersebut Perlu adanya suatu kebijakan maupun perencanaan komunikasi yang mampu menjadi acuan atau dasar untuk mewujudkan komunikasi yang efektif. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi kebijakan dan perencanaan komunikasi Kementerian Sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif dengan metode studi evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi telah diimplementasikan dengan baik oleh SDM PKH meskipun belum dilakukan secara maksimal karena belum adanya dukungan fasilitas yang baik dalam pelaksanaan kebijakan serta belum semua pendamping mendapatkan Diklat P2K2 yang merupakan bagian dari peningkatan kapasitas SDM PKH. Perencanaan komunikasi telah diimplementasikan dengan baik namun hasil yang didapatkan belum secara maksimal dimana perubahan perilaku KPM PKH belum sepenuhnya terbentuk.

Kata kunci: kebijakan komunikasi, perencanaan komunikasi, program pengentasan kemiskinan

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: kebijakan komunikasi, perencanaan komunikasi, program pengentasan kemiskinan
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User: Eny Suparny
Date Deposited: 18 Feb 2021 06:12
Last Modified: 31 Jan 2024 03:52
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/24721

Actions (login required)

View Item View Item