Munawar, Ali (2021) PENAJAMAN PERAN PERGURUAN TINGGI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH. In: Seminar Nasional Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta 2020, 14 Oktober 2020, Eastparc Hotel Yogyakarta.
|
Text
1 Keynote_Ali Munawar.pdf Download (199kB) | Preview |
Abstract
Pertanian merupakan sektor sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Bukan hanya karena kontribusinya yang cukup besar terhadap pendapatan nasional, sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan) merupakan penyedia kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan papan) orang banyak. Oleh karena itu sektor ini harus menjadi perhatian lebih besar semua kalangan, termasuk perguruan tinggi pertanian. Perguruan tinggi pertanian (PTP) memegang peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Ia merupakan penyedia dan penghasil sumberdaya manusia dan sebagai tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 12 tentang Pendikan Tinggi pada Pasal 1 angka 9. Jumlah PTP di Indonesia cukup banyak, ada di setiap provinsi dalam beragam bentuknya, seperti fakultas di universitas atau institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi. Namun, dalam pelaksanaannya peran penting PTP tersebut dipandang masih belum maksimal, misalnya keberadaan program studi yang tidak sesuai dengan pasar kerja atau kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atau petani di lapangan. Akibatnya banyak lulusan dari suatu program studi yang tidak terserap oleh dunia kerja dan banyak hasil penelitian dosen dan mahasiswa kurang memberikan manfaat nyata terhadap kemajuan sektor pertanian di daerah tempat PTP itu berada. Salah satu penyebab kurangnya sinerjitas kegiatan PTP dengan kebutuhan pemerintah daerah dan pihak berkepentingan lainnya adalah belum adanya landasan hukum yang khusus untuk itu. Dengan kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MB-KM), maka peluang keterlibatan PTP dalam pembangunan daerah menjadi lebih terbuka. Untuk itu landasan hukum yang khusus mengatur secara jelas tata hubungan yang mengikat para pihak sangat diperlukan. Sebagai contoh PTP negeri yang berada di suatu provinsi diberi tanggung jawab dalam pembangunan pertanian tertentu yang bersifat mandatory, dengan segala kesepakatan yang menyertainya. Kata kunci: perguruan tinggi, pembangunan, pertanian, tridharma, peraturan
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Keynote) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: perguruan tinggi,pembangunan, pertanian,tridharma, peraturan. |
| Subjects: | L Education > L Education (General) S Agriculture > S Agriculture (General) |
| Depositing User: | S.P., M.Sc Danar Wicaksono |
| Date Deposited: | 20 Jan 2021 06:03 |
| Last Modified: | 20 Jan 2021 06:05 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/24336 |
Actions (login required)
 |
View Item |