PENERAPAN BIROKRASI WIRAUSAHA (Studi Kasus Pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Winarsih, Winarsih (2017) PENERAPAN BIROKRASI WIRAUSAHA (Studi Kasus Pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Other thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (273kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (501kB) | Preview
	Text daftar pustaka.pdf Download (276kB)
	Text SKRIPSI-FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan (1) birokrasi wirausaha
dengan prinsip pemerintah berorientasi misi; (2) birokrasi wirausaha dengan
prinsip pemerintah wirausaha; (3) birokrasi wirausaha dengan prinsip pemerintah
antisipatif; (4) birokrasi wirausaha dengan prinsip pemerintah desentralisasi di
Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Metode pelaksanaan penelitian menggunakan studi kasus. Metode
pengambilan informan menggunakan Purposive sampling. Teknik pengumpulan
data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data
menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) prinsip pemerintah berorientasi misi di bidang kayu jati kegiatan yang
dilakukan adalah tebang pilih kayu jati, bidang minyak kayu putih penyusunan
rencana teknis tahunan, bidang jasa lingkungan dan ekowisata melakukan
kerjasama dengan Koperasi Notowono untuk mengelola Wisata Hutan Pinus
Mangunan. (2) prinsip pemerintah wirausaha dengan mengelola hasil hutan kayu
jati dan minyak kayu putih yang dijual dengan sistem lelang, jasa lingkungan dan
ekowisata melakukan kerjasama dengan Koperasi Notowono untuk mengelola
Wisata Hutan Pinus Mangunan. (3) prinsip pemerintah antisipatif adalah dengan
melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di tingkat BDH, RPH dan
masyarakat sekitar hutan. (4) prinsip pemerintah desentralisasi adalah BDH dan
RPH diberikan wewenang penuh untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan
hasil hutan.

Kata kunci : birokrasi wirausaha, pemerintah berorientasi misi, pemerintah
wirausaha, pemerintah antisipatif, pemerintah desentralisasi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	birokrasi wirausaha, pemerintah berorientasi misi, pemerintah wirausaha, pemerintah antisipatif, pemerintah desentralisasi.
Subjects:	S Agriculture > S Agriculture (General)
Divisions:	Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Biological Sciences
Depositing User:	Eko Yuli
Date Deposited:	19 Oct 2017 04:51
Last Modified:	01 Nov 2023 01:35
URI:	http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/13383

Actions (login required)

View Item