BARETA, ANGGAR ROHAWAN (2013) KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL TAHUN 2007-2011. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
|
Text
Abstraksi.pdf Download (19kB) | Preview |
Abstract
Pembangunan daerah di masa lalu diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Sebagian besar pembiayaan pembangunan daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pembangunan yang sentralistik menghadirkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat serta ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Seiring berjalannya waktu dan setelah melewati tahapan reformasi pembangunan, pemerintah pusat menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberi keleluasaan pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritas pembiayaan pembangunan yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah dan disertai dengan keleluasaanuntuk membelanjakan dana alokasi yang diterima. Kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sleman juga berupaya mengimplementasikannya. Pelaksanaan otonomi daerah diKabupaten Sleman dapat dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan daerah. Dengan melihat perkembangan realisasi penerimaan daerah dapat diketahui apakah daerah tersebut mengalami perkembangan atau tidak, serta dapat mengetahui kinerja keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja keuangan daerah di Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2007-2011 dan untuk melihat kemampuan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan otonomi daerah.Penelitian inimenggunakan metode deskriptif dengan lebih mengarahkan perhatian pada suatu kasus tertentu secara intensif, yaitu tentang keuangan daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2007-2011. Dalam penelitian ini diketahuipendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2011 sebesar Rp 226.723.271.088,47 ternyata 17,29% dari total penerimaan daerah yang mencapai Rp 1.311.473.547.855,47. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman untuk tahun 2011 masih rendah. Kabupaten Sleman memiliki derajat desentralisasi fiskal yang rendah dan tingkat kemandirian yang kurang, atau dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Sleman akan sumber-sumber penerimaan di luar pendapatan asli daerah masih relatif besar, yaitu sebesar 82,71%. Sumbangan dari pusat untuk Kabupaten Sleman masih cukup tinggi. Bila dibandingkan dengan total penerimaan daerah, sumbangan dari pusat mencapai 48,18%. Dengan nilai sumbangan dari pusat sebesar Rp 631.920.733.000,00 dibandingkan total penerimaan daerah sebesar Rp 1.311.473.547.855,47 dapat dikatakan bahwa ketergantungan dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Regional development in the past directed to support national development.Most of thefinancing of local development is determined by the central government.Centralizeddevelopment presents the dependence of local governments to the centralgovernment as well as the imbalance development in various regions. As time went on, and after passing through the stages of development reform, the central government implementedapolicyof fiscal decentralization Fiscal decentralization to give local governments the flexibility to determine funding priorities that have implications for the development of improved reception area and along with the flexibility to spend funds received allocations. Authority to raise local revenues can have a positive effect on the financial performance area that leads to the welfareofthepeople. With the enactment of Law no. 32 Year 2004 on Regional Government, Sleman District also seeks to implement. Implementation of regional autonomy in Sleman district can be seen from the development of local revenue realization. By looking at the development of local receipts to know whether the area had been developed or not, and to determine the financial performance areas. This study aims to determine the financial performance in the area of Sleman district in the implementation of decentralization 2007-2011 fiscal year and to look at the ability of Sleman district in the implementation of regional autonomy. This research uses descriptive method with more direct attention to a particular case intensively, ie on regional finance Sleman district in the implementation of decentralization 2007-2011 fiscal year. Inthis research note Sleman revenue in 2011 amounted toRp 226,723,271,088.47turned out to 17.29% of total revenues, which reached Rp 1,311,473,547,855.47.This shows that revenue for the year 2011 Sleman regency still low. Sleman district has a low degree of fiscal decentralization and the level of independence is lacking, or it can be said that the level of dependence will Sleman revenue sources beyond the local revenues are still relatively large, amounting to 82.71%. Contribution from the center for Sleman Regency is still quite high. When compared to total revenues, donations from the center reaches 48.18%. With the contribution of the central value of Rp 631,920,733,000.00 compared to total revenues of Rp 1,311,473,547,855.47 can be said that the dependence of the central government is still quite high
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Eko Suprapti |
| Date Deposited: | 18 May 2016 02:54 |
| Last Modified: | 18 May 2016 02:54 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/1336 |
Actions (login required)
 |
View Item |