LUVYTASARI, HANNY (2017) KERJA SAMA MARITIM REPUBLIK INDONESIA (RI) DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA DALAM KASUS ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014—2016). Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.
|
Text
COVER.pdf Download (123kB) | Preview |
|
|
Text
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (233kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (113kB) | Preview |
Abstract
ix ABSTRAK Permasalahan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing menjadi isu serius karena dampak yang ditimbulkannya. Selain merugikan negara secara ekonomi, dalam kasus IUU Fishing dapat ditemukan kejahatan transnasional lintas batas yang terselubung. Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014—2016) memiliki agenda prioritas di bidang maritim yang utama. Berbagai upaya perlu dilakukan Indonesia untuk menjaga kedaulatan maritim dan memberantas kasus IUU Fishing dengan bekerja sama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan laut dengan wilayah Indonesia yang sama-sama terdampak kasus IUU Fishing serta berkomitmen untuk memberantas IUU Fishing. Negara-negara tetangga yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Australia, Thailand, dan Filipina. Dengan demikian, tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan IUU Fishing serta kejahatan transnasional yang terselubung yang terjadi di Indonesia serta menjelaskan kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam kasus IUU Fishing pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014—2016). Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, dokumen resmi negara, jurnal ilmiah, prosiding konferensi ilmiah, serta data yang diperoleh melalui internet dalam portal-portal berita. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kerja sama maritim antara Indonesia dengan Australia pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014—2016) ialah melanjutkan patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan kedua negara melalui Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) serta penandatanganan Joint Communique antara Indonesia dan Australia terkait IUU Fishing untuk memperluas pengawasan di wilayah perbatasan. Pertemuan bilateral secara intensif antarpejabat yang berwenang di Indonesia dan Thailand, baik pada tingkat Menteri maupun pertemuan antara Presiden RI dan Perdana Menteri Thailand juga dilakukan untuk memberantas IUU Fishing. Selanjutnya, kerja sama Indonesia dengan Filipina dalam pemberantasan kasus IUU Fishing pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014—2016) ditingkatkan dengan mengadakan pertemuan bilateral serta melanjutkan patroli perbatasan bersama. Kata kunci: IUU Fishing, kerja sama maritim, kerja sama bilateral.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JZ International relations |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Basir Umaryadi |
| Date Deposited: | 05 Oct 2017 01:20 |
| Last Modified: | 05 Oct 2017 01:20 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/13187 |
Actions (login required)
 |
View Item |