PERSPEKTIF HAM TIONGKOK DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KASUS TIBET

SOFYAN, RIA (2017) PERSPEKTIF HAM TIONGKOK DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KASUS TIBET. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
A (SAMPUL).pdf

Download (104kB) | Preview
[img]
Preview
Text
B (LEMBAR).pdf

Download (454kB) | Preview
[img]
Preview
Text
C (DAFTAR ISI).pdf

Download (94kB) | Preview
[img]
Preview
Text
IMG_0007.pdf

Download (9MB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstrak.pdf

Download (41kB) | Preview

Abstract

Untuk mencapai integrasi nasional terdapat beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu: bagaimana membuat rakyat patuh kepada tuntutan-tuntutan negara yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara dan meningkatkan konsesus normatif yang mengatur perilaku setiap anggota masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya upaya dari pemerintah untuk membentuk satu kesatuan didalam masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut di perlukan nasionalisme yang tinggi agar dapat terjadi suatu kebersamaan dari seluruh warga negara meskipun mereka berasal dari ras, etnis, suku dan agama yang berbeda. Untuk mencapai satu kesatuan perlu adaanya kebijakan yang mengatur tentang integrasi nasional yaitu penyatuan semua unsur masyarakat yang majemuk harus tunduk keoada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk, sehingga terjadi keseoatan bersama dalam mencapai tujuan nasional dimasa depan untuk kepentingan bersama. Berawal dari Revolusi tahun 1911 menghancurkan Dinasti Qing dan melahirkan Republik Tiongkok yang disebut masa pemerintahan Cina Nasionalis. Sepanajang periode tersebut, pemerintahan yang berganti-ganti degnan berbagai konflik didalamnya membuat Tiongkok kurang ependennya secara de facto. Karena hal tersebut, Tiongkok segera menyelesaikan permasalahannya dengan Tibet agar cepat terjadi persatuan di Tiongkok. Namun uoaya tersebut banyak mendapat tantangan karena Tibet sudah merasa merdeka dari Tiongkok dan ketidakpuasannya terhadap kinerja dari pemerintah pusat. Sejak saat itu mucul banyak permasalahan di Tibet. Mulai dari ketidakpuasan dengan kebijakan yang di berikan pemerintah pusat sampai dengan upaya pemisahan diri yang dilakukan oleh sebgian masyarakat Tibet. Puncaknya, pada tanggal 10 Maret 1959 diadakan rapat akbar dan aksi-aksi massa diselenggarakan di Lhasa dan menghasilkan suatu tuntutan yang menginginkan Tiongkok agar secepatnya meninggalkan Tibet dan menyusun rencana untuk mempersiapkan kemerdekaan Tibet. Oleh sebab itu pemerintah Tiongkok melakukan berbagai upaya untu menyelesaikan permasalahannya dengan Tibet, yang pertama yaitu melakukan proses asimilasi dengan cara modernisasi dan migrasi etnis Han di Tibet. Proses asismilasi di Tibet sangat penting bagi kestabilan politik dalam jangka panjang bagi pemerintah Tiongkok.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JZ International relations
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User: Eny Suparny
Date Deposited: 29 Sep 2017 07:28
Last Modified: 29 Sep 2017 07:28
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/13067

Actions (login required)

View Item View Item