SOFYAN, RIA (2017) PERSPEKTIF HAM TIONGKOK DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KASUS TIBET. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
Preview |
Text
A (SAMPUL).pdf Download (104kB) | Preview |
Preview |
Text
B (LEMBAR).pdf Download (454kB) | Preview |
Preview |
Text
C (DAFTAR ISI).pdf Download (94kB) | Preview |
Preview |
Text
IMG_0007.pdf Download (9MB) | Preview |
Preview |
Text
abstrak.pdf Download (41kB) | Preview |
Abstract
Untuk mencapai integrasi nasional terdapat beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu: bagaimana
membuat rakyat patuh kepada tuntutan-tuntutan negara yang mencakup perkara pengakuan rakyat
terhadap hak-hak yang dimiliki negara dan meningkatkan konsesus normatif yang mengatur perilaku
setiap anggota masyarakat.
Oleh sebab itu perlu adanya upaya dari pemerintah untuk membentuk satu kesatuan didalam
masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut di perlukan nasionalisme yang tinggi agar dapat terjadi
suatu kebersamaan dari seluruh warga negara meskipun mereka berasal dari ras, etnis, suku dan
agama yang berbeda.
Untuk mencapai satu kesatuan perlu adaanya kebijakan yang mengatur tentang integrasi nasional
yaitu penyatuan semua unsur masyarakat yang majemuk harus tunduk keoada aturan-aturan
kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk,
sehingga terjadi keseoatan bersama dalam mencapai tujuan nasional dimasa depan untuk kepentingan
bersama.
Berawal dari Revolusi tahun 1911 menghancurkan Dinasti Qing dan melahirkan Republik Tiongkok
yang disebut masa pemerintahan Cina Nasionalis. Sepanajang periode tersebut, pemerintahan yang
berganti-ganti degnan berbagai konflik didalamnya membuat Tiongkok kurang ependennya secara
de facto. Karena hal tersebut, Tiongkok segera menyelesaikan permasalahannya dengan Tibet agar
cepat terjadi persatuan di Tiongkok. Namun uoaya tersebut banyak mendapat tantangan karena Tibet
sudah merasa merdeka dari Tiongkok dan ketidakpuasannya terhadap kinerja dari pemerintah pusat.
Sejak saat itu mucul banyak permasalahan di Tibet. Mulai dari ketidakpuasan dengan kebijakan yang
di berikan pemerintah pusat sampai dengan upaya pemisahan diri yang dilakukan oleh sebgian
masyarakat Tibet. Puncaknya, pada tanggal 10 Maret 1959 diadakan rapat akbar dan aksi-aksi massa
diselenggarakan di Lhasa dan menghasilkan suatu tuntutan yang menginginkan Tiongkok agar
secepatnya meninggalkan Tibet dan menyusun rencana untuk mempersiapkan kemerdekaan Tibet.
Oleh sebab itu pemerintah Tiongkok melakukan berbagai upaya untu menyelesaikan
permasalahannya dengan Tibet, yang pertama yaitu melakukan proses asimilasi dengan cara
modernisasi dan migrasi etnis Han di Tibet. Proses asismilasi di Tibet sangat penting bagi kestabilan
politik dalam jangka panjang bagi pemerintah Tiongkok.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjek: | J Political Science > JZ International relations |
Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
Depositing User: | Eny Suparny |
Date Deposited: | 29 Sep 2017 07:28 |
Last Modified: | 29 Sep 2017 07:28 |
URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/13067 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |