SIYUS, HIPOLITUS (2017) KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI BIDANG MARITIM : UPAYA PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI ERA JOKO WIDODO. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.
|
Text
cover fixx.pdf Download (478kB) | Preview |
|
|
Text
halaman pengesahan.pdf Download (815kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK INDONESIA DAN INGGRIS FIX BURN.pdf Download (540kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pada era pemerintahan Joko Widodo, politik luar negeri Indonesia lebih menekankan pada diplomasi maritim. Diplomasi maritim tersebut bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim sesuai dengan visi pemerintahanya. Diplomasi maritim ini didasari antara lain: Pertama, Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang memiliki indentitas negara maritim dan matapencaharian terbesar selain bertani adalah melaut untuk itu maritim Indonesia harus dibangkitkan karena lama tertidur. Kedua, memberikan perhatian yang lebih pada maritim dengan perlunya perubahan manajemen kelautan dan perikanan Republik Indonesia. Ketiga, meningkatkan sektor ekonomi maritim dengan perbaikan infrasuktur dan pariwisata bahari. Keempat, memperkuat pertahanan pada sektor maritim untuk mengatur dan mengawasi keamanan navigasi maritim Indonesia. Selain itu, diplomasi maritim pemerintahan presiden Joko Widodo menfokuskan pada aksi mencegah transnational crime di wilayah NKRI. Illegal fishing merupakan salah satu kejahatan lintas negara di lautan menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Kegiatan illegal fishing tersebut menurut pemantauan badan keamanan nasional terjadi setiap hari dan dilakukan baik kapal 106 asing maupun dalam negeri. Illegal fishing juga telah mengakibatkan Indonesia merugi besar mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan keamanan. Diplomasi maritim gagasan pemerintahan Joko Widodo juga melakukan hubungan kerjasama bilateral dan kerjasama regional dalam memberantas illegal fishing di perairan Indonesia. Kerjasama bilateral dan regional dalam upaya memberantas illegal fishing Indonesia menghasilkan banyak kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan dalam kerjasama tersebut secara umum menetapkan pengawasan perairan bersama, tukar menukar informasi di lautan, pelatihan penangulangan illegal fishing bersama, dan penetapan zona tangkap serta area konservasi laut yang dilindungi. Kesepakatan-kesepakatan dalam kerjasama tersebut menyebabkan banyak negara anggota kerjasama yang kecewa karena penerapannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kekecewan negara anggota disebabkan beberapa kendala yang sangat berpengaruh dan menghambat bahkan menghentikan pelaksanaan penerapan hasil kesepakatan. Adapun kendala-kendala yang menghambat penerapan hasil kesepakatan itu antara lain: Pertama, banyak negara anggota yang masih melanggar batas wilayah negara lain dalam melakukan operasi menangkap ikan. Pelanggaran yang yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan tersebut sengaja karena adanya pertukaran informasi dan data periakanan negara pantai yang terhimpun dalam forum kerjasama bersama.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JQ Political institutions Asia |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Basir Umaryadi |
| Date Deposited: | 22 Feb 2017 07:42 |
| Last Modified: | 22 Feb 2017 07:42 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/11410 |
Actions (login required)
 |
View Item |