SIYUS, HIPOLITUS (2017) KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI BIDANG MARITIM : UPAYA PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI ERA JOKO WIDODO. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.
Preview |
Text
cover fixx.pdf Download (478kB) | Preview |
Preview |
Text
halaman pengesahan.pdf Download (815kB) | Preview |
Preview |
Text
ABSTRAK INDONESIA DAN INGGRIS FIX BURN.pdf Download (540kB) | Preview |
Preview |
Text
daftar isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pada era pemerintahan Joko Widodo, politik luar negeri Indonesia lebih
menekankan pada diplomasi maritim. Diplomasi maritim tersebut bertujuan untuk
mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim sesuai dengan visi pemerintahanya.
Diplomasi maritim ini didasari antara lain: Pertama, Indonesia terkenal sebagai
negara kepulauan yang memiliki indentitas negara maritim dan matapencaharian
terbesar selain bertani adalah melaut untuk itu maritim Indonesia harus
dibangkitkan karena lama tertidur.
Kedua, memberikan perhatian yang lebih pada maritim dengan perlunya
perubahan manajemen kelautan dan perikanan Republik Indonesia. Ketiga,
meningkatkan sektor ekonomi maritim dengan perbaikan infrasuktur dan
pariwisata bahari. Keempat, memperkuat pertahanan pada sektor maritim untuk
mengatur dan mengawasi keamanan navigasi maritim Indonesia.
Selain itu, diplomasi maritim pemerintahan presiden Joko Widodo
menfokuskan pada aksi mencegah transnational crime di wilayah NKRI. Illegal
fishing merupakan salah satu kejahatan lintas negara di lautan menjadi fokus
utama pemerintah Indonesia. Kegiatan illegal fishing tersebut menurut
pemantauan badan keamanan nasional terjadi setiap hari dan dilakukan baik kapal
106
asing maupun dalam negeri. Illegal fishing juga telah mengakibatkan Indonesia
merugi besar mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan keamanan.
Diplomasi maritim gagasan pemerintahan Joko Widodo juga melakukan hubungan
kerjasama bilateral dan kerjasama regional dalam memberantas illegal fishing di
perairan Indonesia.
Kerjasama bilateral dan regional dalam upaya memberantas illegal fishing
Indonesia menghasilkan banyak kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan dalam
kerjasama tersebut secara umum menetapkan pengawasan perairan bersama, tukar
menukar informasi di lautan, pelatihan penangulangan illegal fishing bersama,
dan penetapan zona tangkap serta area konservasi laut yang dilindungi.
Kesepakatan-kesepakatan dalam kerjasama tersebut menyebabkan banyak
negara anggota kerjasama yang kecewa karena penerapannya tidak sesuai dengan
yang diharapkan. Kekecewan negara anggota disebabkan beberapa kendala yang
sangat berpengaruh dan menghambat bahkan menghentikan pelaksanaan
penerapan hasil kesepakatan. Adapun kendala-kendala yang menghambat
penerapan hasil kesepakatan itu antara lain: Pertama, banyak negara anggota yang
masih melanggar batas wilayah negara lain dalam melakukan operasi menangkap
ikan. Pelanggaran yang yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan tersebut
sengaja karena adanya pertukaran informasi dan data periakanan negara pantai
yang terhimpun dalam forum kerjasama bersama.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjek: | J Political Science > JQ Political institutions Asia |
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Basir Umaryadi |
| Date Deposited: | 22 Feb 2017 07:42 |
| Last Modified: | 22 Feb 2017 07:42 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/11410 |
Actions (login required)
 |
View Item |