PRASETYO, Sigit (2012) UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MENUJU PASAR BEBAS 2025: Studi kasus kebijakan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
Preview |
Text
ABSTRAKSI.pdf Download (33kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis untuk melihat posisi indonesia
dalam percaturan globalisasi. Dimana dalam globalisasi, setiap negara akan
melakukan hubungan perdangangan bebas untuk menciptakan perkonomian dunia
yang dinamis. Terlebih untuk Indonesia, Indonesia telah meratifikasi perjanjianperjanjian
internasional
seperti
Pasar
Bebas
2020,
Asean
Community
2015, dan juga
Integrasi logistik ASEAN tahun 2013, hal ini tentunya perlu dipersiapkan untuk
menambah daya saing Indonesia dalam Pasar Bebas.
Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia harus dipandang
sebagai nilai lebih untuk membangun dan mempersiapkan perekonomian Indonesia.
Namun tanpa ada pengelolaan dan juga manajemen yang baik dari pemerintah, maka
hal tersebut tidak mungkin terlaksana. Adanya UU PM No. 25 Tahun 2007 yang
bertujuan untuk mengembalikan iklim investasi nyatanya juga masih berbenturan
dengan berbagai permasalahan perundangan yang ada.
Menyikapi semua kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan MP3EI
sebagai stimulus jangka panjang dalam usaha percepatan dan pembangunan
Indonesia. dokumen kerja ini dijadikan dokumen komplementer dalam usaha menarik
investor. Dokumen kerja inilah yang dijadikan cetak biru dalam membangun
perekonomian Indonesia. Dengan demikian MP3EI dapat dijadikan acuan para
investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan diharapkan iklim investasi
di Indonesia dapat membaik. Kebijakan ini diharapkan menjadi nilai lebih tersendiri
bagi Indonesia.
Hal ini dimaksutkan untuk mengembalikan iklim investasi Indonesia dan juga
menyederhanakan segala bentuk perizinan investasi di Indonesia. MP3EI juga
menawarkan sejumlah kemudahan dalam proses perijinan memulai usaha di Indonesia. Permasalahan yang dianggap selalu mempersulit arus FDI di Indonesia.
Selain itu, MP3EI juga telah mengatur pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.
karena itu, sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan
ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur
dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang
perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan
untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi,dan tidak terpisahkan dari
sistem perencanaan pembangunan nasional.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjek: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | x. Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Eny Suparny |
| Date Deposited: | 23 Jan 2017 02:52 |
| Last Modified: | 23 Jan 2017 02:52 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/11015 |
Actions (login required)
 |
View Item |