PRASETYO, Sigit (2012) UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MENUJU PASAR BEBAS 2025: Studi kasus kebijakan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
|
Text
ABSTRAKSI.pdf Download (33kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis untuk melihat posisi indonesia dalam percaturan globalisasi. Dimana dalam globalisasi, setiap negara akan melakukan hubungan perdangangan bebas untuk menciptakan perkonomian dunia yang dinamis. Terlebih untuk Indonesia, Indonesia telah meratifikasi perjanjianperjanjian internasional seperti Pasar Bebas 2020, Asean Community 2015, dan juga Integrasi logistik ASEAN tahun 2013, hal ini tentunya perlu dipersiapkan untuk menambah daya saing Indonesia dalam Pasar Bebas. Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia harus dipandang sebagai nilai lebih untuk membangun dan mempersiapkan perekonomian Indonesia. Namun tanpa ada pengelolaan dan juga manajemen yang baik dari pemerintah, maka hal tersebut tidak mungkin terlaksana. Adanya UU PM No. 25 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mengembalikan iklim investasi nyatanya juga masih berbenturan dengan berbagai permasalahan perundangan yang ada. Menyikapi semua kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan MP3EI sebagai stimulus jangka panjang dalam usaha percepatan dan pembangunan Indonesia. dokumen kerja ini dijadikan dokumen komplementer dalam usaha menarik investor. Dokumen kerja inilah yang dijadikan cetak biru dalam membangun perekonomian Indonesia. Dengan demikian MP3EI dapat dijadikan acuan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan diharapkan iklim investasi di Indonesia dapat membaik. Kebijakan ini diharapkan menjadi nilai lebih tersendiri bagi Indonesia. Hal ini dimaksutkan untuk mengembalikan iklim investasi Indonesia dan juga menyederhanakan segala bentuk perizinan investasi di Indonesia. MP3EI juga menawarkan sejumlah kemudahan dalam proses perijinan memulai usaha di Indonesia. Permasalahan yang dianggap selalu mempersulit arus FDI di Indonesia. Selain itu, MP3EI juga telah mengatur pemberian insentif fiskal dan non-fiskal. karena itu, sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi,dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Eny Suparny |
| Date Deposited: | 23 Jan 2017 02:52 |
| Last Modified: | 23 Jan 2017 02:52 |
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/11015 |
Actions (login required)
 |
View Item |